KETENTUAN KHUSUS PPh ATAS TRANSAKSI

KETENTUAN KHUSUS PPh ATAS TRANSAKSI

KETENTUAN KHUSUS PPh ATAS TRANSAKSI
KETENTUAN KHUSUS PPh ATAS TRANSAKSI
  1. Penghasilan Modal Ventura

Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan kecil dan menengah (nilai penjualan bersih tahun sebelumnya tidak melebihi Rp 5 Milyar), bukan merupakan obyek PPh apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

  1. Perusahaan pasangan usaha tersebut belum go publik.
  2. Penyertaan tersebut dilakukan tidak melebihi jangka waktu 10 tahun.
  3. Apabila penyertaan tersebut telah melewati jangka waktu 10 tahun, maka bagian laba tersebut merupakan penghasilan (obyek PPh).

Perusahaan modal ventura wajib membukukan secara terpisah antara penghasilan yang merupakan obyek PPh dan bukan obyek PPh.

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya (dengan syarat tersebut di atas) dikenakan PPh Final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai penjualan/pengalihan ( Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 ).

  1. Transaksi Pasar Modal

Penghasilan dari penjualan saham di bursa merupakan objek PPh yang bersifat final. Tarif pemungutan PPh yang bersifat final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996;

2) Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham pendiri ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana;

3) Penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri:

  1. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 (tanggal 29 Mei 1997), apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan;
  2. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 ditetapkan (tanggal 29 Mei 1997);

4) Wajib Pajak yang memilih untuk memenuhi kewajiban PPhnya tidak berdasarkan angka 3 di atas, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan PPh sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang PPh.

Dengan demikian tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek adalah sebagai berikut:

NoTarifBesaran Transaksi Saham
10,1% (nol koma satu persen)Nilai transaksi penjualan saham
2Tambahan 0,5% (nol koma lima persen)Nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa efek di akhir tahun 1996
3Tambahan 0,5% (nol koma lima persen)Nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa adalah:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997;

2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/ 1997.

  1. Penghasilan yang Dibebankan pada Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dihitung Pajak Penghasilan yang terutang dan ditanggung pemerintah sesuai dengan  ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan menerapkan tarif Pasal 17 undang-undang tersebut.

(2) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% (lima belas persen), dan bersifat final.

  1. Konstruksi

PP Nomor 51 Tahun 2008 mengenal beberapa tarif yaitu :

1) 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil.

2) 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha.

3) 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar.

4) 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha.

5) 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

  1. Pajak Penghasilan atas Dana Pensiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 bahwa Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa:

  1. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;
  2. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan / atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
  3. dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
  1. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi hutang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2001 mengenai pemberian keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan restrukturissi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.

Restrukturisasi hutang hanya dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta. Keringanan pajak diberikan pada kreditur dan juga debitur berdasar rekomendasi Komite Kebijakan Standar Keuangan yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) huruf k mengatur pembebasan pajak dengan mengurangi Pendapatan Kena Pajak debitur sebesar  pembebasan pajak yang diterima debitur bagi debitur yang menerima pembebasan hutang hinga batasan 350 juta Rupiah. (Pembebasan itu tidak menjadi penghasilan bagi debitur) Kreditur juga menerima keringanan pajak berupa pengurangan penghasilan sebesar  pembebasan pajak yang diberikan kreditur seperti diatur di dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) huruf h. Hal ini juga berlaku bagi pembebasan bunga. ( Tidak akan mengurangi peghasilan kena pajak kreditor)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep. 28/PJ71999, pengakuan penghasilan atas pembebasan hutang bagi wajib pajak tertentu memutuskan bahwa keuntungan dari penghapusan hutang dari kreditur dalam pelaksanaan program pemerintah, pengakuan penghasilan atas penghapusan hutang tersebut dapat diakui bertahap selama 5 tahun, tiap tahun sebesar 20% dari total penghapusan hutang. Kreditur juga dapat memilih untuk mengakui keuntungan pembebasan hutang tersebut secara sekaligus. Kreditur harus melaporkan hal ini kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, jika tidak, maka kreditur akan dianggap mengakui keuntungan pembebasan hutang tersebut secara sekaligus.

 

Baca Juga :